Peremajaan Politik PDI-P

Oleh TA Legowo RAPAT Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 26/04/09, menghasilkan tiga keputusan dan rekomendasi. Pertama, penilaian atas keburukan proses pemilu legislatif. Karena itu, mendesak presiden sebagai kepala pemerintahan, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Kedua, penegasan kembali atas pencalonan Megawati Soekarnopoetri sebagai presiden sebagai jalan ideologis untuk kemakmuran Indonesia. Ketiga, memberi mandat kepada Megawati untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Hasil Rapimnas PDI-P itu terlihat sebagai respons atas kepentingan politik partai untuk kebutuhan eksternal dan bersifat jangka pendek. Hasil tersebut kurang memantulkan kebutuhan jangka panjang. Bukan hanya untuk survival, tetapi lebih penting, untuk penegasan peran reformasi yang harus dimainkan oleh PDI-P. PDI-P hampir dapat dipastikan kembali gagal memenangi Pemilu Legislatif 2009. Bahkan perolehan suaranya cenderung menurun hingga di kisaran kurang lebih 14 persen. Partai yang lahir sebagai partai politik (parpol) reformasi ini tampak tidak mampu mengelola momentum kepercayaan publik yang relatif besar ketika memenangi 33 persen dukungan pemilih pada Pemilu 1999. Tanpa ada pembaruan mendasar dan serius dalam pengelolaan internal partai yang berefek eksternal untuk memperluas dukungan publik, PDI-P dapat bermetamorfosis dari atribut ”partainya wong cilik” menjadi benar-benar ”partai cilik” pada Pemilu 2014. Kurun sepuluh tahun reformasi memberi banyak peluang bagi PDI-P untuk memainkan peran sebagai partai reformis yang konsisten antara atribut sebagai ”partainya wong cilik” dan kegiatan-kegiatan nyata di dalam maupun di luar parlemen yang membela kepentingan wong cilik. Pertanyaan reflektif, misalnya, apakah selama sepuluh tahun terakhir ini PDI-P dan para utusan di DPR telah berjuang hingga titik akhir, misalnya, untuk mengadvokasi masalah dan membela kepentingan petani tradisional, buruh tani, nelayan, dan industri, atau telah berjuang mati-matian memberantas kemiskinan untuk menaikan derajat hidup kaum papa serta miskin, dan sebagainya. Kurang Efektif Sebenarnya pertanyaan semacam itu telah dijawab oleh PDI-P namun bersifat parsial dan dengan jangkauan yang sangat terbatas melalui iklan (politik) pertanggungjawaban fraksi PDI-P di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Iklan seperti ini terlihat kurang efektif dalam meyakinkan dan memperluas penerimaan publik terhadap PDI-P. Iklan politik pertanggungjawaban semacam itu perlu dilakukan secara berkala dan dengan jangkauan publik yang semakin meluas dari waktu ke waktu, serta konsisten dalam substansi. Konsistensi ini terlihat kurang ditunjukkan oleh PDI-P dalam banyak hal. Satu contoh saja adalah kritik Megawati terhadap program bantuan langsung tunai (BLT) pemerintahan SBY-JK dalam satu kesempatan kampanye terbuka pemilu legislatif lalu. Kritik ini sangat tajam, dan benar dalam perspektik pembelaan harga diri kaum miskin; sebab memberantas kemiskinan tidak dapat dilakukan dengan program ”kedermawanan” seperti BLT. Kritik yang berpotensi membawa pengaruh terhadap persepsi positif publik kepada PDI-P tidak konsisten dilakukan, karena segera dikoreksi oleh tokoh-tokoh partai sendiri dengan penegasan bahwa BLT dapat diterima tetapi proses pembagiannya harus diawasi supaya tepat sasaran. Koreksi ini telah menimbulkan keraguan di banyak kalangan atas kesungguhan PDI-P memainkan peran sebagai partai oposisi yang dimaknai sebagai partai dengan program alternatif yang lebih baik daripada program yang dijalankan pemerintah yang berkuasa. Peran sebagai partai oposisi yang dijalankan PDI-P secara kurang konsisten itu mungkin memberikan penjelasan atas keburukan perolehan suara partai dalam pemilu kali ini. Faktor lain bagi kemerosotan perolehan suara partai ini adalah kesan umum bahwa kepemilikan PDI-P oleh (keluarga) Megawati Soekarnopoetri, bukan oleh anggota partai. Kepemimpinan Megawati Kepemimpinan Megawati telah berlangsung lebih dari satu dasarwasa. Pada awal kepemimpinan Mega, PDI-P sangat diuntungkan karena sentimen publik memihak pada putri Bung Karno sebagai korban politik rezim Orde Baru. Namun, pada tahap berikutnya, kepemimpinan itu tidak lagi menguntungkan PDI-P baik secara internal maupun eksternal. Bisa dicatat, sejak 2000 PDI-P mengalami banyak konflik internal dalam jajaran kepengurusan partai di tingkat nasional maupun daerah. Hasilnya, sejumlah tokoh dan pendukung harus hengkang dan atau didepak keluar dari PDI-P. Ini terlihat pada sejumlah kasus konflik kepengurusan partai di daerah terkait dengan pencalonan kader partai pada pemilihan kepala daerah (pilkada), dan yang mutakhir, misalnya, pengunduran diri Permadi dari PDI-P (yang kemudian berkubu di Partai Gerindra). Penyelesaian konflik-konflik internal tersebut terlihat mengacu pada usaha mempertahankan kepemimpinan Megawati dengan tanpa melihat efek negatif bagi terganggunya soliditas dan konsolidasi internal PDI-P. Pembentukan PNBK dan PDP pada waktu-waktu yang lalu, misalnya, memantulkan dengan jelas efek negatif tersebut. Di sisi eksternal, PDI-P telah dinilai kurang teguh (committed) dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi ”wong cilik”. Selama memimpin pemerintahan 2000-2004, Megawati dan PDI-P kurang berkinerja dalam menggalang banyak upaya untuk mempersempit jurang antara kaya dan miskin, dalam memberantas korupsi dan dalam penyelesaian masalah perlakuan yang kurang adil terhadap daerah-daerah di Indonesia. Untuk masalah itu, Megawati dan PDI-P telah dihukum dengan kekalahan beruntun dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2004. Periode 2004-2009 memaksa PDI-P untuk menyatakan diri sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan terpilih SBY-JK. Meski merupakan suatu pengenalan tradisi baru dalam politik di Indonesia, PDI-P ternyata belum mampu memainkan peran oposisi ini secara programatis dengan basis kebijakan umum partai. Alhasil, sikap-sikap oposisi yang ditampilkan PDI-P bersifat reaksioner, sesaat dan kurang konsisten. Dengan kata lain, PDI-P pun dilihat tidak berhasil dalam memainkan peran sebagai partai oposisi, dalam dua aspek: pertama, perbaikan mutu kinerja pemerintahan terpilih, dan kedua, perluasaan penerimaan publik terhadap eksistensi dan karya politik PDI-P. Kepemimpinan Megawati telah dibayar mahal oleh PDI-P dengan tiga kali kekalahan beruntun dalam kompetisi Pemilu 2004, Pilpres 2004 dan Pemilu 2009. Belum lagi jika dihitung kegagalan PDI-P dalam kompetisi Pilkada sejak 2006. Demikian juga, PDI-P dalam kurun sepuluh tahun terakhir terlihat justru makin kecil dan kurang berdaya. Peremajaan Memasuki Pilpres 2009, PDI-P secara meyakinkan akan menampilkan kembali Megawati sebagai calon presiden (capres). Keputusan ini diambil jauh hari sebelum pelaksanaan dan penetapan hasil Pemilu legislatif 2009, ketika partai ini amat yakin akan memenangi pemilu tersebut. Jika tetap akan maju dan memperbesar peluang untuk memenangkan Pilpres 2009, PDI-P mestinya menengok kembali keputusan politiknya itu, dan merumuskan kembali strategi politik baru. Dasar pertimbangannya, apakah sisa-sisa karisma Megawati Soekarnopoetri masih dapat diandalkan bagi PDI-P untuk menghindari kekalahan politik dalam Pilpres 2009? Pertanyaan tersebut tidak sekadar menyarankan supaya PDI-P melakukan regenerasi kepemimpinan, tetapi lebih luas dan mendalam, yakni melakukan rejuvenasi atau peremajaan politik baik pada dirinya sendiri maupun dalam perannya sebagai partai politik reformis. Dengan rejuvenasi politik, PDI-P menginisiasi bukan hanya perubahan internal secara mendasar, tetapi juga menawarkan kepada publik konsep dan perubahan yang berarti bagi kemajuan masyarakat. Indonesia memerlukan penyegaran paradigma, bukan sekadar power shift. Apa yang ditawarkan PDI-P dari hasil Rapimnas-nya jelas bukan penyegaran paradigma. Namun, peluang untuk dapat melakukan power shift pun kurang didasari oleh penjelasan yang meyakinkan bahwa Megawati Soekarnopoetri pasti akan memenangi Pilpres 2009. (35) –– TA Legowo, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), tinggal di Jakarta

PDI-P Jateng Perlu Penyegaran

SEMARANG- Perolehan kursi untuk PDI-P di DPRD Jateng yang melorot 25%-26%, meminta pengurus dari jajaran kabupaten/kota sampai provinsi untuk introspeksi. Perlu segera dilakukan penyegaran berupa reorganisasi agar ke depan partai yang berlambang benteng moncong putih dapat maju.

Pengamat politik Undip Yulianto menilai pengurus PDI-P Jateng dan kabupaten/kota lemah dalam membuat strategi politik. Pengurus masih terlena dengan loyalitas kader maupun figur Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Akibatnya saat bermunculan partai baru seperti Gerindra dan Hanura, konstituen PDI-P banyak yang pindah ke partai itu.

‘’Pengurus dari tingkat provinsi sampai daerah belum mampu mengantisipasi serangan dari partai rivalnya. Karena terlena dengan loyalitas dan figur ketua umumnya, sehingga tidak ada kreasi maupun inovasi. Urusan konstituen pun terlupakan, sehingga suara partai tercuri oleh partai lain,’’ kata dia, Rabu (29/4).

Selain itu, penyebab penurunan suara juga akibat ‘’konflik’’ internal berupa persaingan caleg di internal partai. Tak bisa dipungkiri, keputusan Mahmakah Konstitusi soal suara terbanyak menjadikan tiap caleg berlomba-lomba merebut suara pemilih. ‘’Itu diakui. Kursi di DPRD yang semula 31 kursi kini turun menjadi 22 atau 23 kursi. Penurunan yang sangat menyolok,’’ kata Yulianto.

Figur Muda

Agar ke depan tak terpuruk, menurut dia, perlu segera dilakukan reorganisasi. Artinya pengurus dari tingkat provinsi sampai daerah harus diganti dengan figur-figur muda yang memiliki integritas baik, mampu memberikan pelajaran politik dan timbal balik kepada konstituen.

Bagi dia, ke depan seharusnya tidak lagi mengandalkan kekaliberan tokoh-tokoh maupun loyalitas pemilih. Bagaimanapun, bila partai mampu menyumbangkan karya nyatanya pada masyarakat, partai tetap mendapat dukungan penuh. ‘’Contohlah seperti PKS, ada pengaderan kepemimpinan. PDI-P untuk soal itu sudah mandeg.’’

Ketua Bappilu DPD PDI-P Jateng Suryo Sumpeno menjelaskan, suara partai remuk di 11 kabupaten/kota. Paling signifikan penurunannya terjadi di wilayah Pantura, seperti di Kabupaten/Kota Pekalongan, Rembang, Demak, Kudus dan Kota Semarang. Bahkan di Kota Magelang, Kabupaten Purworejo dan Banyumas penurunan suara partai cukup terasa. (H37,H7-46)

Ketua Umum Gerindra Tersingkir

SEMARANG- Keberhasilan Partai Gerindra mendapatkan 9 kursi di DPRD Jateng pada pemilu ini, ternyata belum bisa diikuti dengan perolehan suara untuk DPR RI. Perolehan suara di tiap daerah pemilihan (dapil) jeblok, sedangkan di dapil V dan VII masih tanda tanya apakah dapat satu kursi atau hilang.

Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wachid mengaku, perolehan suara partainya kurang menggembirakan. Gerindra gagal dapat satu kursi di dapil IV, VI, VII, IX dan X. ’’Suara kami terutama untuk DPR RI di Jateng kurang mampu mengangkat perolehan kursi di semua dapil,’’ katanya lewat telepon, Rabu (29/4).

Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara KPU Jateng, peluang Gerindra dapat satu kursi ada di dapil I, II, dan III. Di dapil I (Kota Semarang, Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga) mampu menghantarkan artis Jamal Mirdad ke Senayan.

Di dapil II (Demak, Kudus, Jepara), Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wachid lolos, meski harus masuk tahap II atau 50% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Di dapil III (Grobogan, Rembang, Pati, Blora) juga bisa meloloskan Sumarjati Aryoso sebagai anggota DPR.

Namun disisi lain partai yang didirikan Prabowo Subianto itu mendapatkan tamparan keras dari Jateng. Ketua Umum Gerindra yakni Prof Dr Suhardi yang dipasang di dapil V (Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta), gagal melenggang ke Senayan. Orang kedua setelah Prabowo itu hanya mendapatkan 24.615 suara.

Kalah Tenar

Dia kalah tenar dengan sosok politikus nasional yang dipasang di daerah yang disebut dapil neraka itu. Sebut saja ada Puan Maharani, Aria Bima, Hidayat Nur Wahid, Abdul Rozaq Rais (adik Amien Rais), GKR Ayu Koes Moertiyah (Gusti Moeng). Ditambah persaingan dengan tokoh-tokoh daerah.

Secara perhitungan di dapil V, Gerindra sebenarnya punya peluang satu kursi, bersama Demokrat, Golkar, PKS dan PAN ditambah PDI-P yang sudah punya 3 kursi. Dapil V jumlah kursi yang diperebutkan ada 8 kursi.

Akan tetapi Gerindra hanya memperoleh 68.174 suara. Jumlah itu dinilai cukup berat untuk dapat satu kursi, mengingat BPP 188.131 suara dan 50% BPP (94.066). Dengan begitu, Ketua Umum Gerindra Suhardi hanya mampu menunggu keajaiban.

Hal yang sama juga terjadi di dapil VIII (Cilacap dan Banyumas).
Meski berpeluang satu kursi dengan perolehan partai 85.788 suara, namun untuk mencapai BPP (179.473) dan 50% BPP (89.737) cukup sulit. Dengan begitu kursi Gerindra masih ’’mengambang’’.

Soal tak lolosnya Suhardi, Abdul Wachid menyatakan persaingan dengan tokoh kaliber di dapil V sangat berat. ’’DPP sudah memprediksikan akan sulit dapat satu kursi, termasuk tokoh setenar Slamet Kirbiantoro pun juga tak berhasil ke Senayan,’’ ungkapnya. (H37,H7-46)

Kursi DPR Milik Siapa?

PESTA demokrasi terbesar di Tanah Air, Pemilu egislatif 2009 telah berlangsung. Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu, kerja KPU baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilu patut diapresiasi.

Tugas KPU masih belum tuntas. Kini, setelah pemungutan suara selesai, tahapan pemilu selanjutnya yang tak kalah berat sudah menunggu, yakni penghitungan suara secara manual dan penetapan parpol pemenang pemilu serta penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih.

Sesuai UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan DPD, tahapan tersebut akan dilakukan mulai tanggal 26 April hingga 9 Mei mendatang.

Penghitungan suara secara manual dan penetapan parpol pemenang mungkin tidak begitu menarik bagi parpol peserta pemilu, caleg, dan masyarakat. Hal ini disebabkan, baik dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei maupun tabulasi elektronik yang dilakukan KPU Pusat, Partai Demokrat diperkirakan tetap akan mengungguli perolehan suara parpol lainnya.

Justru, yang lebih menarik bagi parpol, caleg, dan masyarakat adalah persoalan berapa kursi DPR RI yang akan masing-masing parpol peroleh dan siapa caleg yang berhak atas kursi tersebut, sehingga masyarakat pun berdebar-debar menunggu siapa yang akan mewakili mereka di Senayan, Jakarta.

Penentuan berapa parpol peserta pemilu yang akan memperoleh kursi DPR RI periode 2009-2014 berbeda dari pemilu 2004. Hal pokok yang membedakan adalah adanya aturan Parliamentary Threshold (PT) sebesar 2,5% dari jumlah suara sah nasional sebagai ambang batas parpol yang boleh ikut memperebutkan 560 kursi DPR RI.

Menurut anggota KPU, I Gusti Putu Artha, aturan PT merupakan langkah pembuka bagi parpol-parpol yang berhak memperoleh kursi. Mengacu pada hasil hitung cepat lembaga survei dan bila hasil tabulasi elektronik KPU, Minggu (19/4), dianggap sebagai hasil final, maka ada sembilan parpol yang lolos PT dan berhak memperebutkan kursi DPR. Kesembilan parpol tersebut adalah PD, PG, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura.

Tiga Tahapan

Setelah mendapatkan parpol yang berhak memperebutkan kursi, berdasarkan Peraturan KPU No 15/2009, ada tiga tahapan untuk menentukan berapa jumlah kursi yang diperoleh parpol, dan siapa caleg yang berhak atas kursi tersebut.
Pertama adalah menetapkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk setiap daerah pemilihan (dapil) sesuai pasal 20. BPP ini diperoleh dengan cara membagi jumlah seluruh suara parpol di setiap dapil dengan jumlah kursi di dapil tersebut.

Tahap pertama ini, kursi DPR menjadi milik parpol yang memiliki suara sama atau di atas BPP, dan caleg yang berhak atas kursi itu adalah caleg yang memiliki suara terbanyak.

Kedua dilakukan bila pada tahap pertama tidak semua kursi terbagi habis oleh parpol. Sisa kursi tersebut akan diperebutkan oleh parpol yang masih memiliki sisa suara, dengan ketentuan parpol yang memiliki suara sah atau sisa suara 50% dari BPP, maka parpol tersebut berhak mendapatkan tambahan kursi sesuai dengan pasal 23 Peraturan KPU No 15/2009.

Bila dalam tahap ini jumlah parpol yang suara sahnya atau sisa suaranya memenuhi sekurang-kurangnya 50 % dari angka BPP lebih banyak dari jumlah sisa kursi yang belum terbagi, penentuan perolehan kursi didasarkan atas suara sah atau sisa suara terbanyak yang diperoleh parpol secara berurutan.
Tahap ketiga dilaksanakan bila dari tahap pertama dan kedua masih ada sisa kursi dari dapil-dapil di sebuah provinsi, dan suara sah atau sisa suara parpol yang belum mendapatkan kursi.

Tahap ini akan diikuti oleh parpol yang masih memiliki sisa suara pada tahap pertama tapi tidak mendapatkan tambahan kursi pada tahap kedua, dan parpol yang suara sahnya belum mendapatkan kursi pada tahap pertama dan kedua.
Pada tahap ketiga ini, akan ditetapkan BPP baru dengan cara membagi jumlah sisa suara parpol dari seluruh dapil di provinsi tersebut dengan jumlah sisa kursi yang tersedia. Kursi DPR di tahap ini menjadi milik parpol yang sisa suaranya mencapai BPP baru tersebut. Apabila sisa suara parpol tidak ada yang mencapai BPP baru itu, maka sisa kursi akan dibagikan kepada parpol dengan urutan parpol yang memiliki sisa suara terbanyak hingga sisa kursi habis.

Sebuah Contoh

Menurut Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, siapa caleg yang terpilih akan tergantung pada jumlah perolehan kursi parpol yang bersangkutan di dapil tersebut. Dengan demikian, terbuka kemungkinan bahwa parpol yang lolos PT belum tentu mendapatkan kursi, dan sebaliknya, caleg yang mendapatkan suara terbanyak belum tentu menempatkan wakil di DPR karena parpol tersebut tidak lolos PT.

Untuk mempermudah memahami tahapan penetapan perolehan kursi dan siapa caleg yang berhak mendapatkan kursi, berikut illustrasi untuk penentuan perolehan kursi dan siapa caleg yang berhak atas kursi tersebut di dapil Jawa Tengah. Namun, illustrasi ini didasarkan pada hasil sementara tabulasi elektronik KPU hingga Minggu (19/4) bila hasil tersebut dianggap sebagai hasil final baik tabulasi elektronik maupun penghitungan manual KPU yang belum dilakukan.

Dapil Jateng I (Kab Semarang, Kendal, Kota Semarang, Salatiga) yang memperebutkan 8 kursi, Hanura (23.072 suara), Gerindra (31.742), PKS (44.256), PAN (34.167), PKB (49.740), PG (67.892), PPP (37.286), PDI-P (80.641), dan PD (110.512).

Total suara 9 parpol adalah 479.308. Jadi, BPP untuk dapil Jateng I adalah 479.308 : 8 = 59.914. Mengacu pada pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU No 15/ 2009, angka tersebut dibulatkan menjadi 60.000. Dengan demikian, dari tahap pertama, hanya 3 parpol yang berhak mendapat kursi, yakni Demokrat (110.512), PDI-P (80.641), dan Golkar (67.892). Masing-masing kursi tersebut menjadi hak Agus Hermanto (PD/23.041 suara), Tjahjo Kumolo (PDIP/15.615), dan Siswono Yudohusodo (PG/17.805).

Karena masih ada sisa 5 kursi, maka penentuan masuk ke tahap kedua. BPP yang digunakan dalam tahap ini adalah 50% dari BPP = 30.000. Pada tahap kedua ini, yang berhak mendapatkan sisa kursi adalah PD (punya sisa suara 50.512), PKB (suara sah 49.740), PKS (suara sah 44.256), PPP (suara sah 37.286), dan (PAN (34.167).

Pada tahap II ini, meskipun perolehan suara Gerindra mampu melewati 50% BPP, Gerindra tidak mendapatkan kursi karena pasal 23 ayat (2) peraturan KPU No 15/2009 menyebutkan, jika jumlah parpol yang suara sah atau sisa suaranya melebihi 50% BPP lebih banyak dibandingkan sisa kursi yang belum terbagi, penentuan perolehan kursi didasarkan atas suara sah atau sisa suara terbanyak yang diperoleh partai politik secara berurutan.

Caleg masing-masing parpol yang berhak adalah Muhammad Baghowi (PD/9.537), Alamudin Dimyati Rois (PKB/25.981), Zuber Safawi (PKS/ 11.674), Machmud Yunus (PPP/12.547), dan Arif Mustafa (PAN/5.813). Dengan demikian, kursi DPR RI untuk dapil Jateng I menjadi hak PD (2 kursi), PDI-P, PG, PKB, PKS, PPP, dan PAN masing-masing 1 kursi. Karena sisa kursi di dapil ini telah habis dibagi, maka sisa suara dan suara sah parpol yang masih ada akan dibawa ke tingkat provinsi untuk memperebutkan sisa kursi dapil Jateng lain yang ditarik ke provinsi karena tidak habis terbagi di dapil.

Cara yang sama juga berlaku penentuan siapa yang berhak atas kursi DPR di dapil-dapil Jateng yang lain, hanya berbeda BPP, tergantung dari jumlah suara dan jumlah kursi yang diperebutkan.

Namun, yang harus dicatat adalah illustrasi di atas bukan penggambaran sesungguhnya, karena penghitungan suara manual di KPU belum dilakukan. (Wisnu Wijanarko-49)

10 Nama Berebut Empat Kursi DPD

SEMARANG- Perebutan empat kursi yang bakal duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jateng mulai terlihat. Meski KPU Jateng belum melakukan penghitungan bagi DPD, tetapi Badan Kesbangpol Linmas Jateng sudah menghimpun data perolehan sementara suara bagi DPD.

Dari 28 orang calon anggota DPD yang masuk sepuluh besar besar yakni Widhy Artono Andy Pratikto mendapatkan 496.158 suara (17,35%), Sulistyo 215.665 (7,54%), GKR Ayu Koes Indriyah 200.376 (7,01%), Poppy Susanti Darsono 179.581 (6,28%), Denty Eka Widi Pratiwi 175.353 (6,13%).

Menyusul Aufal Marom 173.521 (6,07%), Ida Masruroh 120.183 (4,20%), KH Marpuji 102.555 (3,59%), Achmad Prihatno 92.903 (3,25%), Ki R Muhammad Hakim 82.302 (2,88%).

Menariknya data Kesbangpol Linmas masih memasukkan nama KH Achmad Chalwani dan Sudjadi dan mendapatkan suara. Padahal keduanya resmi mengundurkan diri. Chalwani dapat 17.498 (0,61%) dan Sudjadi 10.101 (0,35%).

Tunggu Pusat

Ketua KPU Jateng Ida Budhiati mengatakan, pihaknya baru bisa melakukan rekapitulasi suara DPD pada 22 April mendatang. Pasalnya pada 20 April, KPU kabupaten/kota baru menyerahkan ke tingkat provinsi.

Menyinggung soal banyaknya kekecewaan masyarakat terutama dari calon anggota DPD yang tidak bisa mengakses perolehan suara, Ida memahaminya. Ia menjelaskan, KPU Jateng tidak bisa membuat tabulasi sendiri. Dengan begitu, penghitungan tetaplah sesuai jadwal yakni menunggu selesainya penghitungan suara untuk DPR RI.

’’Sebenarnya kami sudah menanyakan masalah untuk bisa menghitung sendiri soal perolehan suara, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban dari KPU pusat,’’ katanya.

Dengan tidak adanya jawaban dari pusat, provinsi tidak bisa membuat kebijakan sendiri termasuk alokasi untuk perangkat lunak guna menunjang fasilitas penghitungan suara.

’’Karena kinerja KPU terpusat, segala kebijakan satu pintu. Kalau kebijakan provinsi beda, nanti saat audit dinilai bisa merugikan negara. Oleh karena itu, saya memahami kekecewaan sejumlah masyarakat, tapi kami juga tidak bisa berbuat banyak,’’ lanjutnya.

Sebelumnya sejumlah calon anggota DPD seperti Sulistyo, Poppy Darsono dan Putut Yono Baskoro mengaku kecewa karena tidak bisa mengakses data perolehan suara.(H37,H7-77)

Hampir Seluruh Parpol Merosot

• Prediksi Kursi DPRD Jateng

SEMARANG- Kecuali Partai Demokrat, perolehan kursi seluruh parpol di DPRD Jateng diprediksi merosot. Pakar politik dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Joko J Prihatmoko memperkirakan, dari 100 kursi yang disediakan, selain diisi tujuh partai yakni PDI-P, Partai Demokrat (PD), Partai Golkar (PG), PKS, PKB, PPP, dan PAN, juga akan ditambah Gerindra dan Hanura.

’’Gerindra dan Hanura, dari pencermatan saya, tetap masuk ke Gedung Berlian. Kemungkinan Gerindra lima kursi dan Hanura empat kursi,’’ jelasnya, Sabtu (18/4).

Untuk tujuh partai, kecuali PD, perolehan kursi akan turun dibanding hasil Pemilu 2004. Menurut prediksinya, kursi PDI-P sekitar 25-26 dari sebelumnya 30. Golkar mendapatkan 13-14 kursi atau turun empat kursi.

PD, kata Joko, bertambah menjadi 17-18 kursi dari sebelumnya 10 kursi. Begitu pula dengan PKS, kemungkinan besar hanya bertambah satu atau dua menjadi 8-9 kursi. Adapun PKB, jumlah kursi merosot 15 menjadi 7-8 kursi.

Perolehan suara PPP juga menurun. Dari 10 kursi sekarang ini, nantinya menjadi 7-8 kursi. PAN dari 10 kursi (2004) kemungkinan menjadi 7-8 kursi.

Optimistis

Prediksi serupa dikemukakan parpol. PDI-P, PG, PKB, PAN, PPP mengakui ada penurunan jumlah kursi. PKS optimistis mendapat 10 kursi dengan masing-masing dapil memperoleh satu kursi.
’’Dari 10 dapil, 5 dapil diisi incumbent, sisanya diisi wajah baru,’’ kata Sekretaris Bapilu DPW PKS Jateng M Riyono.

Seperti di Dapil I ada Arif Awaludin, Kamal Fauzi (Dapil II), Agus Abdul Latif (Dapil III), M Haris (Dapil IV), Mahmud Mahfudz (Dapil V), Sri Praptono (Dapil VI), Listiyo Nugroho (Dapil VII), Wahid Ahmadi (Dapil VIII), Abdul Fikri Faqih (Dapil IX), dan Madi Mulyono (Dapil X).

Sekretaris DPD PD Jateng Dani Sriyanto menyebutkan, sejumlah nama kemungkinan akan mengisi DPRD Jateng. Misalnya Atyoso Mochtar, Ika Putri Angajaya, dan Yoyok Sukawi, Haritsah dan Soelastri Soembogo (Dapil II), Bambang Priyoko (Dapil III), Tety Indarti (Dapil IV), dan Lilik Haryanto (Dapil V).

Selanjutnya, Anik Amikawati dan Doni Meiyudin (Dapil VI), Bambang Eko Purnomo (Dapil VII), Kukuh Birowo, Wowok Suwaryo, dan Ratna Asterina (Dapil VIII), Joko Hariyanto dan Husein Malik Trijanto (Dapil IX), serta Moch Ali Suyono (Dapil X). ’’Nama-nama itu belum final,’’ tandasnya.

Ketua Bappilu PDI-P Jateng Suryo Sumpeno memprediksi sejumlah nama lama yang akan bertahan, seperti Murdoko, Rukma Setyabudi, Novita Wijayanti, Bambang Haryanto Baharudin, dan Kartomo.

Juga kemungkinan lolos wajah baru seperti Hendrar Prihadi, Yanti Ernawati, Agus Wardoyo, dan Ayuning Sekar Suci. Sekretaris DPD Nuniek Sriyuningsih dan Harri Pramono, Peni Dyah Perwitosari dan Eko Prasetyo kejar-kejaran di Dapil VI. Juga ada Samirun dan Adi Rustanto.

Sekretaris Bappilu PKB Jateng Muh Sukirman juga memperkirakan banyak muka baru yang akan duduk di Gedung Berlian, seperti Luqman Hakim, Aly Nuruddin, Muh Zen Adv, Aryo Seno Gembong Prakoso, Nur Fuad, Fuad Hidayat, Mustofa, Siti Rosidah, Chamim Irfani, dan Sukirman. (H37,H7-65)

Dapil Jateng I

Hanya Dua Parpol Raih BPP untuk Kursi DPR

SEMARANG-Untuk kursi DPR, khususnya di Dapil I, diperkirakan hanya dua parpol yang perolehan suaranya mencapai bilangan pembagi pemilih (BPP). Keduanya yakni Partai Demokrat dan PDI-P, sementara parpol lain kemungkinan akan berebut kursi lewat perolehan suara yang didapat caleg-calegnya.

Pantauan Suara Merdeka, dalam rekapitulasi penghitungan suara DPR, DPD, dan DPRD Jateng di Kantor KPU Jateng Jl Veteran No 1 A, semalam, BPP DPR untuk Dapil Jateng I sebesar 200.189 suara. Angka itu diperoleh dari total suara sah sebesar 1.601.513, lalu dibagi jumlah kursi yang tersedia, yakni 8 buah.

Perolehan sementara Partai Demokrat mencapai 373.092 suara, dan PDI Perjuangan 260.599 suara. Partai Golkar meraih 173.415 suara, partai lain yakni PKS, PKB, dan PPP masih jauh di bawah ketiga partai itu. Anggota KPU Jateng Nuswantoro Dwiwarno menyampaikan, jika masih ada sisa kursi untuk DPR, namun tidak ada parpol lagi yang mencapai BPP, maka penentuan kursi dengan cara BPP diturunkan menjadi 50% dari jumlah awal.

Penentuan calon terpilih akan didasarkan pada peringkat perolehan suara masing-masing caleg. ‘’Khusus untuk DPR RI memang seperti itu,’’ kata Nuswantoro, kemarin.

Dari hitungan sementara tersebut, sejumlah caleg yang berpeluang melenggang ke Senayan, khususnya dari Dapil Jateng I yakni Agus Hermanto (Partai Demokrat) dengan mendapat 70.017 suara dan Tjahyo Kumolo (PDI-P) 48.869 suara. Demokrat dan PDI-P pun masih mempunyai sisa suara yang cukup besar, sehingga ada kemungkinan masih mendapat satu kursi lagi.

Sisa kursi lainnya kemungkinan akan diperebutkan Siswono Yudo Husodo (Partai Golkar) yang mendapat 45.763 suara, Alamuddin Dimyati Rois (PKB) 54.659 suara, Zuber Syafawi (PKS) 36.556 suara, dan Jamal Mirdad (Gerindra) 34.674 suara.

Berjalan Lambat

Meski lancar, proses penghitungan suara di KPU Jateng berjalan lambat. Sejak dimulai pukul 09.00, hingga pukul 17.00 baru menyelesaikan satu dapil, yani Jateng I. Padahal akan ada 10 dapil. Mengacu jadwal, pada 24 April KPU Jateng harus melakukan rapat pleno penentuan hasil untuk kemudian dilaporkan ke KPU pusat.

Model penghitungan yang dilakukan KPU Jateng dengan cara menghitung satu per satu perolehan suara masing-masing calon legislatif (caleg) mulai tingkat DPR, DPRD Jawa Tengah, dan calon DPD, dengan pembagian tiap-tiap kabupaten/kota menjadi salah satu ujung kelambanan proses penghitungan.

Salah satu tim sukses caleg Partai Golkar, Ali Masykur memprediksi, cara semacam itu akan selesai dalam waktu tiga hari. Ketua KPU Kota Semarang, Hakim Junaedi berpendapat, untuk mempercepat perhitungan, KPU Jateng perlu meniru model penghitungan yang diterapkan di Kota Semarang, yakni seluruh saksi diberikan data tertulis hasil rekapitulasi yang ada.

Selanjutnya, masing-masing saksi melakukan pencocokan dengan data yang mereka miliki. ”Seumpama nanti ada perbedaan, maka baru dihitung bersama. Ini lebih efektif,” saran Hakim.

Ketika dikonfirmasi, anggota KPU Jateng Andreas Pandiangan mengatakan, model penghitungan suara yang dilakukan pihaknya sesuai dengan persetujuan saksi-saksi. (H7,H37-62)

Murdoko dan Yoyok Sukawi Melenggang

SEMARANG-Ketua DPD PDI-P Jateng Murdoko dan caleg Partai Demokrat AS Sukawijaya (Yoyok Sukawi) memperoleh suara paling banyak dibanding caleg lain dalam satu partai maupun dibandingkan partai-partai lainnya.

Hal itu terlihat dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 pada Dapil I, khusus untuk calon anggota DPRD provinsi di Kantor KPU Jateng Jl Veteran No 1 A, Rabu (22/4).

Dalam pantauan Suara Merdeka, Murdoko sementara mengumpulkan 110.982 suara. Lumbung Ketua DPRD Jateng, yang maju melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng I tersebut yakni di Kabupaten Semarang mendapatkan 39.217 suara, Kendal (32.187), Salatiga (2.113), dan Kota Semarang (37.465).

Sementara Yoyok Sukawi mengumpulkan 54.338 suara yang berasal dari Kabupaten Semarang (2.849 suara), Kendal (2.719), Salatiga (468), dan Kota Semarang (48.302). Dengan demikian, keduanya kemungkinan besar melenggang ke Gedung Berlian. Di Dapil I, ada 10 kursi legislatif yang diperebutkan.

Penentuan dan penetapan nama caleg maupun perolehan suara partai akan dilakukan KPU setelah merampungkan seluruh tahapan rekapitulasi pada jadwal yang telah ditentukan.

Caleg Dapil I yang juga perolehan suara sementara mengungguli caleg lainnya, di antaranya Rr Maria Tri Mangesti dari PDI-P (26.849 suara). Di Partai Demokrat ada Atyoso Mochtar (45.533 suara) dan Ika Putri Angajaya (26.324 suara). Di Partai Golkar, Sasmito (27.101 suara) dan Sutoyo Abadi (22.018 suara).

Selanjutnya Lukman Hakim dari PKB (19.459 suara), caleg PKS Arif Awaludin (30.166 suara), dan Siti Aisyah (20.347 suara). Caleg PAN Khafid Sirotudin sementara ini mengumpulkan 28.040 suara, serta Alfasadun dari PPP mendapatkan 18.019 suara.

Dapil II

Di Dapil II, yang meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak, caleg yang berpeluang melaju ke Gedung Berlian, di antaranya Hendrar Prihadi dari PDI-P yang mengumpulkan 47.565 suara dan Masluri (20.602 suara). Partai Golkar, Rifan (31.042 suara) dan Farida Rahmah (26.021 suara). Caleg Partai Gerindra, Zaenal Abidin mendapat 30.948 suara.

Di Partai Demokrat ada Haritsah (44.684 suara), KH Muhammad Nurul Huda (19.637 suara), dan Soelastri Soembogo (17.578 suara). Caleg PKB Jamal Yazid (36.711 suara), sementara caleg PKS, Kamal Fauzi (22.151 suara) dan caleg PAN Jayus (27.845 suara). Istajib AS dari PPP mendapat 39.497 suara.

Adapun di Dapil III, sampai semalam masih dalam proses penghitungan. Rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR, DPD, dan DPRD dipimpin Ketua KPU Jateng Ida Budhiati dihadiri empat anggota KPU lainnya, Fajar Subhi, Nuswantoro Dwiwarno, Siti Malikatun, dan Andreas Pandiangan.

Meski KPU Kota Solo dan KPU Cilacap sampai kemarin belum menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, KPU Jateng tetap melakukan rapat pleno penghitungan. ”Di KPU Solo dan KPU Cilacap masih ada kendala penghitungan, tapi siang ini juga (kemarin-Red) sudah tiba di KPU Jateng,” ujar Ida.

Proses penghitungan ditandai dengan pembukaan kotak suara Dapil I oleh anggota KPU Divisi Penghitungan Suara, Siti Malikhatun, untuk kemudian diperlihatkan kepada hadirin dan juga Ketua Panwas Pemilu Jateng Abhan Misbah.

Saksi dari PPP Jateng Trafikhan Marzuki menyampaikan adanya kelebihan surat suara di Kecamatan Tahunan, Jepara. Dari kehadiran pemilih sebanyak 50.548 orang, tapi surat suara yang terpakai 50.619 buah. Di samping itu, caleg PPP Kabupaten Jepara, Zahid Arafat, yang semestinya mendapat 117 suara ternyata cuma ditulis mendapat 6 suara oleh KPU Jepara.

Ketua KPU Jateng Ida Budhiati menyatakan dalam rapat pleno KPU tak menerima komplain terkait masalah yang semestinya bisa diselesaikan di tingkat kabupaten. ‘’Keberatan parpol akan dijadikan dokumen kejadian khusus, selanjutnya proses rekapitulasi tetap dilanjutkan,’’ kata Ida. (H7,H37-62)

Golput Capai 29%

• Untuk Parpol Tingkat Jateng

SEMARANG- Angka partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif (pileg) 2009, khususnya untuk parpol tingkat Jateng berkisar 18.595.346 orang (71%). Daftar pemilih tetap (DPT) di Jateng adalah 26.190.629 orang, maka sekitar 29% warga Jateng yang memiliki hak pilih mengambil sikap golput terhadap 38 parpol peserta pemilu tingkat Jateng.

Dari 18,5 juta pemilih yang menggunakan haknya tersebut, menurut Ketua KPU Jateng Ida Budhiati, yang tercatat KPU sebagai suara sah kepada parpol sebanyak 14.962.060 suara, sisanya dinyatakan sebagai suara tak sah. Partisipasi pemilih itu hanya berlaku untuk parpol tingkat Jateng, sementara untuk pemilihan calon anggota DPD, suara sah hanya 12.679.901 suara saja.
Angka partisipasi pemilih dalam pileg sedikit meningkat dibanding Pilgub 2008. Pada Pilgub, angka golput mencapai kisaran 44%. Rinciannya, pemilih yang tak menggunakan hak pilih 10.739.152 orang, lalu suara tak sah 1.109.348. Suara sah hanya 14.007.042 pemilih, padahal total jumlah pemilih pilgub 25.855.542 orang. ’’Partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif ini cukup bagus. Angkanya bisa menembus 71%,’’ kata Ida di kantor KPU Jl Veteran No 1 A, Sabtu (25/4).

Masih banyaknya suara yang tak sah dalam pileg, menurut Ida, lebih dikarenakan pemilih hanya memberikan tanda pada satu surat suara dari 4 suarat suara yang mestinya diberi tanda pada pemungutan 9 April lalu. Menurutnya, banyak caleg tingkat kabupaten/kota, yang memberikan sosialisasi cukup memberi tanda pada surat suara kabupaten/kota, sementara surat suara DPRD provinsi, DPR RI dan DPD diabaikan.

Ida juga menepis dugaan bahwa besarnya angka pemilih yang tak ke TPS berkait adanya dugaan DPT ganda. Hal itu lebih terkait enggannya masyarakat yang punya hak pilih untuk pergi ke TPS.

Anggota Panwas Pemilu Jateng Rahmulyo Adiwibowo menilai rendahnya angka golput saat pileg ini setidaknya menunjukkan bahwa KPU sukses dalam sosialisasi pemilu. (H7,H37-46)

Gerindra Raih Sembilan Kursi

SEMARANG- Hasil Pemilu 2009 untuk suara DPRD Provinsi memunculkan fraksi baru yakni Partai Gerindra.

Partai yang didirikan Prabowo itu, berdasarkan hasil perolehan Rekapitulasi KPU Jateng, mampu menempatkan sembilan wakilnya di Gedung Berlian.

Hanura juga mampu mengisi empat kursi di parlemen. PKNU, meski suaranya tidak besar namun mempu mendapatkan satu kursi di dapil VI.

Bagi partai incumbent, perolehan kursinya beragam. PDI-P meski masih mayoritas, tetapi secara jumlah turun. Pemilu 2009 hanya mendapatkan 23 kursi atau turun tujuh kursi dari Pemilu 2004.

Partai Golkar pun mengalami penurunan jumlah dari 17 kursi (2004) menjadi 11 kursi. PPP dari 10 (2004) menjadi tujuh kursi. PKB dari 15 kursi menjadi sembilan.

PAN tetap 10 kursi, sedang Demokrat naik dari 10 kursi menjadi 16 kursi. PKS dari tujuh menjadi 10 kursi dan PKNU mendapatkan satu kursi di dapil VI.
Menghitung Kursi

Ketua KPU Ida Budhiati seusai Rapat Pleno Penetapan Jumlah Suara pemilu mengatakan, pihaknya hanya bisa melakukan penghitungan kursi dan caleg jadi untuk DPRD Jateng.

‘’Untuk DPRD kabupaten/kota sudah diselesaikan di tingkat daerah, sedangkan untuk DPR RI dan DPD, besok (hari ini) akan kami serahkan ke KPU pusat,’’ tandas dia. (H37,H7-46)

77 Anggota DPRD Jateng Wajah Baru

SM/Antara MUSYAWARAH PKS: Sekjen Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), Anis Matta bersama, Bendahara Umum PKS, Mahfudz Abdurahman, dan Presiden PKS Tifatul Sembiring, saat Musyawarah Majelis Syuro di Jakarta, Minggu ( 26/6). (57)

SEMARANG - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai calon legislatif (caleg) yang terpilih berdasar suara terbanyak memakan korban, setidaknya bagi caleg incumbent (wakil rakyat yang mencalonkan lagi).

Pengamat politik dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Joko J Prihatmoko, menjelaskan, hasil pencermatannya sesuai rekapitulasi KPU Jateng, untuk 100 kursi DPRD Jateng caleg wajah baru berpeluang jadi sebanyak 76 % atau 77 orang.

’’Sisanya ada 23 orang semuanya merupakan incumbent yang sementara ini perolehan suaranya terbanyak,’’ jelasnya, kemarin.

Mereka berasal PDI-P: Murdoko, Rukma Setyabudi, Novita Wijayanti, Kartomo, Sarei Abdul Rosyid, Bambang Haryanto. Dari Partai Golkar: Sasmito, Sri Rahayu Amin Sudibyo, RA Kusdilah. Partai Demokrat: Anik Amikawati, Doni Meiyudin, dan Ali Suyono. PKB: KH Syamsul Maarif.

PKS menyumbang caleg incumbent terbanyak yang terpilih lagi setelah PDI-P, yakni Kamal Fauzi, Agus Abdulatif, M Haris, Mahmud Mahfudz, Abdul Fikri Faqih.
PAN terdapat tiga caleg, Khafid Sirotudin, M Riza Kurniawan, dan Sri Mulyani. PPP yang lolos dua orang, Muhadjir M Ardian dan Masruhan Syamsurie.

Salah Strategi

Lebih lanjut Joko menjelaskan, setidaknya terdapat tiga kesalahan yang dilakukan oleh anggota DPRD Jateng yang mengajukan diri lagi sebagai caleg. Yakni ketidakberdayaan mengantisipasi undang-undang, salah strategi, dan tidak menjaga/memelihara basis masyarakat pendukung.

’’Mereka ini masih terbuai oleh sistem pemilu lalu, kalau nomor urut ditaruh di atas atau nomor peci, pasti optimis jadi. Padahal dengan suara terbanyak, peluang semua caleg sama. Ternyata soal ini tidak segera diantisipasi oleh mereka,’’ ungkapnya.

Terlebih, rakyat telah mampu menilai selama ini kiprah mereka saat menjadi anggota dewan, apakah kerap turun ke bawah atau tidak. Berdasarkan hasil survei yang dilakukannya, kecenderungan utama rakyat akan memilih seorang caleg berdasarkan sikap ’’kedermawanannya’’. ’’Apakah mereka selama ini nyah-nyoh atau medit (pelit) soal dana. Masyarakat sendiri yag bisa mengukur,’’ kata dia.

Karena kurang memperhatikan basis pemilih, akibatnya caleg yang lain langsung masuk. ’’Ini pelajaran anggota DPRD yang tidak ngrumat rakyat,’’ ungkapnya.(H37,H7-76)

Puan Maharani Tertinggi

PDI-P Kuasai Tujuh Dapil

JAKARTA- Putri Megawati Soekarnoputri-Taufik Kiemas, Puan Maharani berhasil meraih suara tertinggi di seluruh Jawa Tengah. Puan yang dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V berhasil mengumpulkan 242.504 suara.

Sementara hasil rekapitulasi KPU menunjukkan, PDI-P unggul di tujuh Dapil yaitu Jateng III, Jateng IV, Jateng V, Jateng VII, Jateng VIII, Jateng IX, dan Jateng X. Sementara Demokrat unggul di Jateng I dan VI, Golkar unggul mutlak di Jateng II. PDI-P unggul telak di Jateng V dengan perolehan suara 496.176 suara.

Saingan Puan di Dapil V, yaitu Hidayat Nurwahid (PKS) hanya memperoleh 106.521 suara, GRAY Koes Moertiyah (Demokrat/53.485), Eko Sarjono Putro (Golkar/37.566) dan kelima Icuk Sugiarto (PPP/37.483). Di dapil ini tersedia 8 kursi.

Nama-nama terkenal yang memperoleh suara tertinggi di Dapil di Jateng adalah Angelina Sondakh (Demokrat) dari Dapil VI (145.159 suara), Dapil II Nusron Wahid (Golkar/130.542). Angelina mengalahkan Abdul Kadir Karding (PKB/70.731), Tjatur Sapto Edy (PAN/64.731), Sudjadi (PDI-P/55.991) dan Lukman Hakim (PPP/54.577).

Sementara Nusron di dapilnya mengalahkan Nasrullah (PAN) 61.397 suara, Abdul Wachid (Gerindra/43.919), Subiyakto (Demokrat/38.560), dan kelima adalah Ahmad Niam Salim (PKB/35.837).

Di Dapil I suara terbanyak diraih Agus Hermanto (Demokrat/70.017), kedua H Alamudin Dimyati Rois (PKB/54.659), Tjahjo Kumolo (PDI-P/48.869), Siswono Yudohusodo (Golkar), urutan keempat di dapil ini dengan 45.761 suara.

Di Dapil IV Jawa Tengah juga terdapat nama-nama terkenal, namun peringkat pertama diduduki Bambang Wuryanto (PDI-P) 117.036 suara, kedua diduki Rinto Subekti (Demokrat/51.356), ketiga Mangara M Siahaan (PDI-P/49.000) dan keempat Hajriyanto Thohari (Golkar/42.011).

Di Dapil VIII Budiman Sudjatmiko (PDI-P) 96.830 suara menduduki peringkat pertama. Kedua Fardan Fauzan (Demokrat/76.814), Adisatriya Suryo Sulisto (PDI-P/52.834), Purnomo (PDI-P/45.555) dan kelima putra M AMien Rais Ahmad Mumtaz Raiz (PAN/41.789).

Di Dapil IX Bachrudin Nasrori (PKB) dengan 82.666 suara menduduki peringkat pertama, kedua mantan Menhut Muhammad Prakoso (PDI-P/65.162).
Sementara di Dapil X tokoh sepakbola Sumaryoto (PDI-P) dengan 59.808 suara menduduki peringkat pertama. Kedua Hanif Dhakiri (PKB/43.967), ketiga Ketua Komisi V DPR RI Ahmad Mukhowan 34.835 suara.(F4-77)

Perolehan Sementara DPR RI

Artis Terpental, Politikus Berkibar

SEMARANG- Meski KPU pusat masih melakukan rekapitulasi perolehan suara untuk DPR RI dan DPD, namun berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPU Jateng, perolehan suara parpol dan caleg yang bakal melenggang ke Senayan bisa terpetakan.

Berhubung penghitungan untuk DPR RI ada tiga tahap, maka ada sebagian yang bisa lolos karena sesuai BPP. Namun demikian, banyak pula caleg yang lolos karena masuk tahap kedua yakni dengan hitungan 50% dari BPP.

Mencermati hasil rekapitulasi KPU Jateng, pada Dapil I dengan BPP 175.676, jatah 8 kursi yang lolos tahap pertama adalah Partai Demokrat (373.092 suara) 2 kursi berpeluang masuk Agus Hermanto dan M Baghowi. Disusul PDI-P (260.566) 1 kursi peluangnya pada Tjahjo Kumolo.

Tahap II dengan 50% BPP (87.838), lolos PG (173.415) 1 kursi jatuh pada Siswono Yudo Husodo; PKS (141.323) jatah 1 kursi/Zuber Syafawi. Selanjutnya PKB (112.669) 1 kursi/Alamudin DR (54.659). Gerindra (101.700) 1 kursi/Jamal Mirdad dan PPP (92.315) 1 kursi/Machmud Yunus. Ricky Johanes atau Ricky Jo dari PDS gagal ke Senayan.

Dapil II jatah 7 kursi, jumlah BPP 153.896 lolos tahap I yakni PG (258.412) 2 kursi/Nusron Wahid. Sedang HM Busro peluang maju tahap II.
Partai lainnya yang lolos tahap II: PD (145.527) 1 kursi/Subyakto; PDI-P (143.589) 1 kursi/Daryatmo Mardiyanto; PPP (134.400) 1 kursi/ Hisyam Alie; Gerindra (94.716) 1 kursi/Abdul Wachid; dan PAN (89.229) 1 kursi/Nasrullah. Satu kursi lainnya untuk PKB (85.823), PKS (65.376) dan Hanura (60.261), maju pada tahapan tiga karena suaranya tak sampai 50% BPP.

Pada Dapil III jatah 8 kursi, jumlah BPP 161.845 suara ada empat partai lolos tahap I, yakni PDI-P (380.083) 2 kursi peluang besar pada Imam Suroso dan Evita Nursanty. Sonny Keraf kemungkinan terpental. PD (298.282) 2 kursi berpeluang pada Djoko Udjianto dan I Mulyono.

PG (231.484) 1 kursi/Firman Subagyo; PKB (164.450) 1 kursi/Marwan Jafar. Dua parpol lagi lolos tahap II atau 50% BPP (80.923) yakni PPP (108.952) 1 kursi/M Arwani Thomafi; PKS (85.038) 1 kursi/Gamari Sutrisno.

Untuk Dapil IV jatah 7 kursi, BPP (161.915) tiga partai lolos tahap I yakni PDI-P (385.946) mendapatkan 3 kursi peluangnya pada Bambang Wuryanto, Mangara Siahaan, dan Sarwo Budi Sukamdani. PG (197.223) 1 kursi/Hajriyanto Y Thohari; PD (195.963) 1 kursi/Rinto Subekti. Masuk tahap II (80.958) yakni PKS (128.371) 1 kursi/Martri Agoeng; PAN (88.865) 1 kursi/Abdul Rozaq Rais.

Dapil V, dengan jatah 8 kursi terjadi pertarungan ketat. Jumlah BPP 188.131 suara, berhak masuk PDI-P (496.176) 3 kursi peluang pada Puan Maharani, Nusyirwan Soejono, dan Aria Bima. Perolehan Puan melebihi BPP dengan 242.504 suara.

Selanjutnya PD (238.283) 1 kursi/GRAY Koes Moertiyah; PG (215.619) 1 kursi/Eko Sarjono Putro; PKS (197.555) 1 kursi/Hidayat Nur Wahid. Tahap II (94.066) yakni PAN (117.126) 1 kursi/Marwoto Mitrohardjono. Gerindra (68.174), kemungkinan suaranya ditarik ke tahap III. Artis Tamara Geraldine dari PDS turut pula gagal.

Dapil VI (8 kursi), BPP 195.752. Lolos PD (320.275) dapat 2 kursi/Angelina Sondakh dan Rosyid Hidayat. PDI-P (310.945) 2 kursi Sudjadi dan Putut Tri Husodo; PKB (204.959) 1 kursi Abdul Kadir Karding. Tahap II (97.876), PG (175.811) 1 kursi/Bambang Sutrisno; PPP (157.002) 1 kursi/Lukman Hakim Saifudin; PAN (141.141) 1 kursi/Tjatur Sapto Edi.

Dapil VII (7 kursi) BPP 167.997 suara, lolos PDI-P (304.822) 2 kursi/Ganjar Pranowo dan Utut Adianto. PD (213.444) 1 kursi/Sudewa; PG (172.747) 1 kursi/Bambang Soesatyo. Tahap II (83.999), PAN (134.273) 1 kursi/Taufik Kurniawan; PPP (93.969) 1 kursi/Romahurmuziy; PKS (85/904) 1 kursi/Sugihono K.

Dapil VIII (8 kursi) BPP (179.473), lolos PDI-P (419.362) 2 kursi/Budiman Sudjatmiko, Adistrya SS; PD (293.221) 2 kursi/Fardan Fauzan dan Khatibul Umam Wiranu. PG (191.284) 1 kursi/Dito Ganinduto. Tahap II (89.737) lolos PAN (147.859) 1 kursi/Ahmad Mumtaz Rais; PKS (89.762) 1 kursi/Tossy Aryanto; Gerindra (85.788) suaranya ditarik tahap III.

Dapil IX (8 kursi) BPP (154.273), lolos PDI-P (333.789) 2 kursi/M Prakosa dan Dewi Aryani H PKB (201.408) 1 kursi/Bachrudi Nasori; PD (193.631) 1 kursi/Idris Soegeng.

Tahap II (77.137), PG (139.513) 1 kursi/Ricky Rachmadi; PKS (96.162) 1 kursi/Suswono; PAN (87.157) 1 kursi/Teguh Juwarno; PPP (77.127) sedang gugatan karena suaranya selisih dengan tahap II.

Dapil X (7 kursi) BPP (162.956). Lolos PDI-P (270.666) 2 kursi/Sumaryoto dan Hendrawan Supratikni. PG (168.201) 1 kursi/Budi Supriyanto.

Tahap II (81.478), PKB (160.863) 1 kursi/Hanif Dhakiri; Demokrat (131.741) 1 kursi/Sutarip Tulis Widodo; PPP (121.779) 1 kursi/Achmad Muqowam; PAN (110.090) 1 kursi/Hakam Naja. (H37,H7-46)

PDI-P Rebut 7 Dapil di Jateng

Baru 16 dari 77 Dapil yang Selesai Direkap

Selasa, 28 April 2009 | 03:11 WIB

Jakarta, Kompas - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menang di tujuh dari 10 daerah pemilihan di Jawa Tengah. Selanjutnya, Partai Demokrat menang di dua dapil dan Partai Golongan Karya di satu dapil.

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Nasional di Jakarta, Selasa (27/4), menunjukkan bahwa PDI-P menang di Dapil Jateng III dengan 380.083 suara, Jateng IV (385.946), Jateng V (496.176), Jateng VII (304.822), Jateng VIII (419.362), Jateng IX (333.789), dan Jateng X (270.666). Demokrat unggul di Jateng I (373.092) dan Jateng VI (320.275) serta Golkar teratas di Jateng II (145.527).

Untuk seluruh Jateng, PDI-P mengumpulkan 3.305.944 suara, sedangkan Partai Demokrat meraup 2.403.459 suara dan Partai Golkar 1.923.709 suara. Selain Jateng, rekapitulasi suara juga dilakukan untuk Bengkulu dengan pemenangnya adalah Partai Demokrat dengan 168.963 suara.

16 Dapil selesai direkap

Hingga kemarin Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan rekapitulasi terhadap 16 dapil dari 77 dapil. Dari 16 dapil tersebut telah terkumpul suara sah nasional sebanyak 21.774.683 suara. Hasil perolehan suara nasional harus ditetapkan KPU selambat-lambatnya pada 9 Mei mendatang.

PDI-P memimpin sementara dengan perolehan suara 4.473.019, disusul secara berurutan Demokrat 3.784.971 dan Golkar 3.039.640. Posisi selanjutnya adalah Partai Amanat Nasional 1.604.818 suara dan Partai Keadilan Sejahtera 1.546.973 suara.

Sejumlah politikus nasional memperoleh suara sangat besar, seperti Puan Maharani, caleg PDI-P untuk Jateng V dengan perolehan 242.504 suara, Angelina Sondakh (Demokrat, Jateng VI, 145.159), Hidayat Nur Wahid (PKS, Jateng V, 106.521), Budiman Sudjatmiko (PDI-P, Jateng VIII, 96.830), dan Abdul Kadir Karding (PKB, Jateng VI, 70.704). Selain itu, ada Ganjar Pranowo (PDI-P, Jateng VII, 65.864), Bambang Soesatyo (Golkar, Jateng VII, 60.150), dan Lukman Hakim Syaifuddin (PPP, Jateng VI, 54.577).

Sementara itu, pada proses rekapitulasi untuk Bengkulu terjadi protes berkepanjangan yang di antaranya diajukan saksi dari PDI-P dan seorang saksi untuk calon anggota DPD.

Saksi untuk calon anggota DPD, Muspani, menanyakan jumlah surat suara yang digunakan untuk pemilu DPD di Bengkulu yang lebih besar sekitar 7.500 lembar dari jumlah surat suara untuk pemilu DPR. Hal itu dirasa janggal karena seharusnya pemilih saat masuk ke TPS diberi surat suara pemilu DPR dan DPD.

Saksi dari PDI-P, Arif Wibowo, memprotes hasil rekapitulasi suara tingkat Provinsi Bengkulu. Data rekapitulasi di Kabupaten Kaur menunjukkan suara Demokrat hanya 24.594 suara dan PDI-P mendapat 740 suara. Namun, dalam rekapitulasi tingkat provinsi, suara Demokrat naik menjadi 27.798 suara.

”Ini merupakan penggelembungan suara yang nyata,” katanya.

Menyikapi hal itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary pun terpaksa menunda penyelesaian rekapitulasi untuk Bengkulu dan meminta KPU Bengkulu untuk menyelesaikan berbagai data angka yang tidak selaras itu.

Sementara itu, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Minggu (26/4), KPU DKI Jakarta belum menuntaskan penghitungan suara pemilu legislatif.

”Penghitungan di tingkat wilayah Jakarta Pusat sebenarnya sudah selesai Minggu kemarin. Tetapi, penghitungan di tingkat provinsi belum selesai. Makanya, penghitungan ditunda Rabu besok bersama dua wilayah lain,” ujar anggota KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar. (MZW/pin)

Posisi Tawar DPRD Menguat

Figur Pemimpin Tentukan Kemenangan Partai Demokrat

Senin, 27 April 2009 | 09:45 WIB

Semarang, Kompas - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah hasil Pemilu 2009 akan memiliki posisi tawar tinggi menghadapi Pemerintah Provinsi Jateng. Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kehilangan beberapa kursi, tidak ada partai politik paling dominan di Gedung Berlian.

Setelah Pemilu 2004, PDI-P memiliki 24,5 persen suara di DPRD. Hal itu menyebabkan perimbangan antarfraksi, seperti Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kondisi demikian mengubah fungsi legislatif sebagai partai parlemen yang bersatu dan tidak terikat lagi dengan perbedaan asal partai politik.

"Ketika ada fraksi yang dominan, DPRD kental warna parlemen parpol. Jika gubernur ingin programnya disetujui, gubernur cukup melobi fraksi yang anggotanya terbanyak. Lain halnya dengan DPRD yang sebagai partai parlemen," kata pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Susilo Utomo, Minggu (26/4) di Demak.

Artinya, Gubernur Bibit Waluyo dan Wakil Gubernur Rustriningsih perlu bekerja ekstra keras lagi agar program kerja mereka mendapat persetujuan DPRD Jateng.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jateng Ida Budhiati di Kota Semarang, Sabtu (25/4), mengatakan, dari 26.190.629 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap, 71 persen atau 18.595.346 ikut memilih. Dari jumlah itu, perolehan suara parpol yang dinyatakan sah 14.962.060 suara, sedangkan untuk DPD sejumlah 12.679.901 suara.

Menurut Ida, peningkatan partisipasi terutama untuk memilih DPRD kabupaten/kota karena calon anggota DPRD gencar menyosialisasikan cara memberi suara bagi diri si calon legislatif.

"Peningkatan itu karena kontribusi calon legislatif yang menjadi peserta pemilu. Pemilu terbuka menyebabkan para caleg berupaya semaksimal mungkin mendekati pemilih," kata Susilo.

Interaksi antara caleg dan pemilih itu yang menyebabkan pemilih lebih mengenal caleg. Kondisi itu ditambah dengan karakteristik pemilih Indonesia, terutama rakyat kecil, yang transaksional.

Peran figur

Dari perolehan suara sah parpol, PDI-P meraih suara terbanyak 3.438.306 (22,98 persen, diikuti Partai Demokrat dengan 2.355.620 suara (15,74 persen), Partai Golkar dengan 1.727.256 suara (11.54 persen), Partai Kebangkitan Bangsa dengan 1.174.665 suara (7,85 persen), dan Partai Keadilan Sejahtera dengan 1.075.378 suara (7,19 persen).

Kemenangan Partai Demokrat di Kota Semarang tidak terlepas dari figur pemimpin partai yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip.

Dari 50 kursi di DPRD Kota Semarang, Partai Demokrat meraih 16 kursi, PDI-P (9), PKS (6), PAN (6), Partai Golkar (5), Partai Gerindra (4), PKB (2), Partai Hanura (1), dan PPP (1). (WHO/ILO/UTI)

Demokrat Pastikan Kemenangan

BALAI KOTA- Partai Demokrat memastikan kemenangan pada Pemilu 2009 untuk Kota Semarang.

Hasil rekapitulasi KPU Kota Semarang semalam, Partai Demokrat meraih196. 766 suara atau 28, 01%. Partai berhaluan nasionalis religius itu juga unggul di semua daerah pemilihan (dapil).

Kepastian itu diperoleh Partai Demokrat setelah KPU Kota menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan suara di Aula Lokakrida Gedung Moch Ichsan lantai 8 Balai Kota, semalam. Proses rekapitulasi juga dihadiri saksi dari parpol dan calon anggota DPD peserta Pemilu 2009.

Di urutan kedua, PDI Perjuangan memperoleh 115.172 suara (16,39%), diikuti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempati tiga besar dengan 66.248 (9,43%), Partai Golkar 61.764 suara (8,79%), dan Partai Amanat Nasional (PAN) 48.978 suara (6,97%).

Partai baru, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), menyodok di urutan kelima dengan 37,999 suara (5,41%), disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 25.063 suara (3,57%), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 23.221 suara (3,31%).

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) urutan kesembilan dengan 19.734 suara (2,81%) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) mengunci posisi 10 besar dengan 17.336 suara (2,47%).

Partisipasi Tinggi

Anggota KPU Kota Semarang Joko Santoso mengaku lega atas selesainya proses rekapitulasi suara. Proses yang berlangsung sejak Kamis (16/4), relatif lancar. Kalaupun ada persoalan, misalnya menyangkut perbedaan perhitungan, bisa diselesaikan dengan cepat.

’’Di sisi lain, kami juga gembira dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yakni 71% lebih. Hal itu juga menjadi indikasi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2009 di Kota Semarang,’’ kata Joko.

Dari 1.087.463 pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 776.535 pemilih hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada hari pencontrengan 9 April lalu. Dengan begitu, tingkat partisipasi pemilih mencapai 71,4%.

’’Yang menggembirakan, jumlah suara sah 702.464 suara. Artinya, tingkat kesalahan pemberian tanda relatif kecil, yakni 9,54%,’’ imbuhnya. (H9-37)

10 Nama Berebut Empat Kursi DPD

SEMARANG- Perebutan empat kursi yang bakal duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jateng mulai terlihat. Meski KPU Jateng belum melakukan penghitungan bagi DPD, tetapi Badan Kesbangpol Linmas Jateng sudah menghimpun data perolehan sementara suara bagi DPD.

Dari 28 orang calon anggota DPD yang masuk sepuluh besar besar yakni Widhy Artono Andy Pratikto mendapatkan 496.158 suara (17,35%), Sulistyo 215.665 (7,54%), GKR Ayu Koes Indriyah 200.376 (7,01%), Poppy Susanti Darsono 179.581 (6,28%), Denty Eka Widi Pratiwi 175.353 (6,13%).

Menyusul Aufal Marom 173.521 (6,07%), Ida Masruroh 120.183 (4,20%), KH Marpuji 102.555 (3,59%), Achmad Prihatno 92.903 (3,25%), Ki R Muhammad Hakim 82.302 (2,88%).

Menariknya data Kesbangpol Linmas masih memasukkan nama KH Achmad Chalwani dan Sudjadi dan mendapatkan suara. Padahal keduanya resmi mengundurkan diri. Chalwani dapat 17.498 (0,61%) dan Sudjadi 10.101 (0,35%).

Tunggu Pusat

Ketua KPU Jateng Ida Budhiati mengatakan, pihaknya baru bisa melakukan rekapitulasi suara DPD pada 22 April mendatang. Pasalnya pada 20 April, KPU kabupaten/kota baru menyerahkan ke tingkat provinsi.

Menyinggung soal banyaknya kekecewaan masyarakat terutama dari calon anggota DPD yang tidak bisa mengakses perolehan suara, Ida memahaminya. Ia menjelaskan, KPU Jateng tidak bisa membuat tabulasi sendiri. Dengan begitu, penghitungan tetaplah sesuai jadwal yakni menunggu selesainya penghitungan suara untuk DPR RI.

’’Sebenarnya kami sudah menanyakan masalah untuk bisa menghitung sendiri soal perolehan suara, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban dari KPU pusat,’’ katanya.

Dengan tidak adanya jawaban dari pusat, provinsi tidak bisa membuat kebijakan sendiri termasuk alokasi untuk perangkat lunak guna menunjang fasilitas penghitungan suara.

’’Karena kinerja KPU terpusat, segala kebijakan satu pintu. Kalau kebijakan provinsi beda, nanti saat audit dinilai bisa merugikan negara. Oleh karena itu, saya memahami kekecewaan sejumlah masyarakat, tapi kami juga tidak bisa berbuat banyak,’’ lanjutnya.

Sebelumnya sejumlah calon anggota DPD seperti Sulistyo, Poppy Darsono dan Putut Yono Baskoro mengaku kecewa karena tidak bisa mengakses data perolehan suara.(H37,H7-77)

PDI-P Sapu Bersih Temanggung

• Menangi DPR, DPRD I dan II

TEMANGGUNG- PDI-P dipastikan memenangkan Pemilu 2009 di Kabupaten Temanggung, setelah dalam rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten setempat, Sabtu petang (18/4). Partai itu memperoleh jumlah dukungan terbanyak, baik untuk suara DPRD II (kabupaten), DPRD I (provinsi) maupun DPR RI (pusat).

Untuk DPR RI, dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung, perolehan suara partai berlambang kepala banteng tersebut adalah 66.840. Urutan kedua diduduki Partai Demokrat dengan jumlah suara 60.737, dan ketiga adalah Partai Golkar dengan jumlah dukungan 48.312 suara. Keempat dan kelima, PKB (35.741 suara) dan PPP (35.559 suara).

Adapun untuk DPRD I, PDI-P berhasil mengumpulkan dukungan 60.887 suara, Demokrat (54.891), PKB (46.781), Golkar (42.109 ) dan PPP (35.863 suara). Untuk suara DPRD II PDI-P 52.933 suara, Golkar (49.540), Demokrat (42.448), PPP (41.488) dan PKB (41.243).

Dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Pendapa Pengayoman, kompleks rumah dinas Bupati Temanggung itu, KPU kabupaten telah menentukan hasil akhir perolehan suara untuk DPD RI dari 20 kecamatan di kabupaten setempat. Untuk 5 besar, berturut-turut adalah Denty Eka Widi (37.107), Aufal Marom (28.456), GKR Ayu Koes Indriyah (26.183), Sulistyo (23.562) dan Ahmad Prihatno (20.418).

Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Sujatmiko mengungkapkan, rekap tingkat kabupaten tersebut telah dilakukan secara maraton sejak 16 April lalu, dan setiap harinya diakhiri hingga pukul 01.30 dini hari. Pihaknya merupakan KPU kabupaten di Jateng yang kali pertama menyelesaikan rekap.

‘’Kami bersyukur semuanya dapat berjalan lancar, dan sama sekali tidak ada hitungan jumlah suara yang berbeda atau selisih dengan catatan para saksi,’’ ungkap dia, seraya menambahkan, dalam berita acara pun tidak ada catatan keberatan dari para saksi.

Menurutnya, hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten tersebut, selanjutnya akan menjadi bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara untuk DPR RI, DPD RI dan DPRD I, di KPU provinsi, 21-22 mendatang.(H24-77)

Hampir Seluruh Parpol Merosot

• Prediksi Kursi DPRD Jateng

SEMARANG- Kecuali Partai Demokrat, perolehan kursi seluruh parpol di DPRD Jateng diprediksi merosot. Pakar politik dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Joko J Prihatmoko memperkirakan, dari 100 kursi yang disediakan, selain diisi tujuh partai yakni PDI-P, Partai Demokrat (PD), Partai Golkar (PG), PKS, PKB, PPP, dan PAN, juga akan ditambah Gerindra dan Hanura.

’’Gerindra dan Hanura, dari pencermatan saya, tetap masuk ke Gedung Berlian. Kemungkinan Gerindra lima kursi dan Hanura empat kursi,’’ jelasnya, Sabtu (18/4).

Untuk tujuh partai, kecuali PD, perolehan kursi akan turun dibanding hasil Pemilu 2004. Menurut prediksinya, kursi PDI-P sekitar 25-26 dari sebelumnya 30. Golkar mendapatkan 13-14 kursi atau turun empat kursi.

PD, kata Joko, bertambah menjadi 17-18 kursi dari sebelumnya 10 kursi. Begitu pula dengan PKS, kemungkinan besar hanya bertambah satu atau dua menjadi 8-9 kursi. Adapun PKB, jumlah kursi merosot 15 menjadi 7-8 kursi.

Perolehan suara PPP juga menurun. Dari 10 kursi sekarang ini, nantinya menjadi 7-8 kursi. PAN dari 10 kursi (2004) kemungkinan menjadi 7-8 kursi.

Optimistis

Prediksi serupa dikemukakan parpol. PDI-P, PG, PKB, PAN, PPP mengakui ada penurunan jumlah kursi. PKS optimistis mendapat 10 kursi dengan masing-masing dapil memperoleh satu kursi.
’’Dari 10 dapil, 5 dapil diisi incumbent, sisanya diisi wajah baru,’’ kata Sekretaris Bapilu DPW PKS Jateng M Riyono.

Seperti di Dapil I ada Arif Awaludin, Kamal Fauzi (Dapil II), Agus Abdul Latif (Dapil III), M Haris (Dapil IV), Mahmud Mahfudz (Dapil V), Sri Praptono (Dapil VI), Listiyo Nugroho (Dapil VII), Wahid Ahmadi (Dapil VIII), Abdul Fikri Faqih (Dapil IX), dan Madi Mulyono (Dapil X).

Sekretaris DPD PD Jateng Dani Sriyanto menyebutkan, sejumlah nama kemungkinan akan mengisi DPRD Jateng. Misalnya Atyoso Mochtar, Ika Putri Angajaya, dan Yoyok Sukawi, Haritsah dan Soelastri Soembogo (Dapil II), Bambang Priyoko (Dapil III), Tety Indarti (Dapil IV), dan Lilik Haryanto (Dapil V).

Selanjutnya, Anik Amikawati dan Doni Meiyudin (Dapil VI), Bambang Eko Purnomo (Dapil VII), Kukuh Birowo, Wowok Suwaryo, dan Ratna Asterina (Dapil VIII), Joko Hariyanto dan Husein Malik Trijanto (Dapil IX), serta Moch Ali Suyono (Dapil X). ’’Nama-nama itu belum final,’’ tandasnya.

Ketua Bappilu PDI-P Jateng Suryo Sumpeno memprediksi sejumlah nama lama yang akan bertahan, seperti Murdoko, Rukma Setyabudi, Novita Wijayanti, Bambang Haryanto Baharudin, dan Kartomo.

Juga kemungkinan lolos wajah baru seperti Hendrar Prihadi, Yanti Ernawati, Agus Wardoyo, dan Ayuning Sekar Suci. Sekretaris DPD Nuniek Sriyuningsih dan Harri Pramono, Peni Dyah Perwitosari dan Eko Prasetyo kejar-kejaran di Dapil VI. Juga ada Samirun dan Adi Rustanto.

Sekretaris Bappilu PKB Jateng Muh Sukirman juga memperkirakan banyak muka baru yang akan duduk di Gedung Berlian, seperti Luqman Hakim, Aly Nuruddin, Muh Zen Adv, Aryo Seno Gembong Prakoso, Nur Fuad, Fuad Hidayat, Mustofa, Siti Rosidah, Chamim Irfani, dan Sukirman. (H37,H7-65)

Solo, Wonogiri, Boyolali, Klaten, Knyar, Skharjo, Sragen

19 April 2009
PD di Pusat, PDI-P di Daerah

SOLO- Suara partai politik di DPR pusat ternyata tidak paralel dengan perolehan suara di tingkat lokal. Kendati Partai Demokrat (PD) memimpin di atas 20 persen dalam perolehan suara di pusat dari hasil quick count dari berbagai lembaga survei dan perhitungan KPU sementara, namun suara di kabupaten/kota masih dikuasai PDI-P dan Partai Golkar.

Berdasarkan perhitungan sementara, PDI-P menempati peringkat pertama di tujuh kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Di Sukoharjo partai moncong putih memimpin dengan 145.242 suara atau (37,2%). Sedang di Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan Solo masing-masing 122.393 suara (27,07%), 143.902 suara (29,37%), 206.199 suara (38,10%), 46,168 suara (18,58%), 170.419 suara (37,12), dan 83.707 suara (35,5%).

Partai Golkar berada di tempat kedua setelah PDI-P di seluruh kabupaten dengan selisih yang cukup jauh. Yakni di Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen.

Sedang di Solo, tempat ketiga. PD berada di tempat kedua hanya Solo saja. Di Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, dan Sragen di tempat ketiga. Di Boyolali serta Wonogiri di urutan empat. Sedang PKS berada di tempat keempat, kecuali di Sukoharjo, Boyolali, Klaten, dan Sragen yang berada di urutan lima.

Perolehan suara dari hasil Pemilu Legislatif 2009 tampaknya tidak lepas dari konstelasi politik lokal. PDI-P menang dan mampu meraih kursi cukup banyak lantaran kepala daerah di eks Karesidenan Surakarta berasal dari partai tersebut, kecuali Klaten dan Boyolali.

”Klaten dan Boyolali memang perkecualian karena bupatinya diusung Partai Golkar. Namun sebenarnya perolehan suara PDI-P di Surakarta maupun Jateng suah bisa diprediksi karena Jateng adalah lumbung suara PDI-P,” kata Ketua Mapilu PWI Surakarta, Kandyawan MP. (G8-50)